Pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan perantara dalam jual beli narkotika berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa suatu tindak pidana disebut ke dalam strafbaar feit, yang di dalam strafbaar feit sendiri membahas mengenai suatu rumusan pasal yang ada di dalam tindak pidana. Unsur yang harus ada di dalam rumusan pasal yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri mengatur mengenai niat atau sikap batin dilakukannya suatu tindakan, sedangkan usnur objektif mengatur mengenai suatu perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila kedua unsur tersebut diepenuhi dan dapat dibuktikan, namun di dalam tindak pidana khusus seperti narkotika rumusan pasal tersebut tidak mengandung unsur subjektif mengenai kesalahan tetapi hanya pelaku saja. Dalam hal ini seharusnya suatu rumusan pasal harus memiliki unsur objektif dna unsur subjektif yang mengatur mengenai kesalahan bukan hanya pelaku sebuah tindakan. Permasalahan ini yang akan dikaji menggunakan metode yuridis normative, dengan tujuan untuk mengetahui pembutkian unsur kesalahan dalam tindak pidana pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hasil dari penulisan ini akan menjadi tolak ukur pihak yang dapat melakukan regulasi undang-undang yaitu pihak legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dari hasil penulisan, Penulis memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi undang-undang supaya dicantumkan unsur kesalahan di dalam suatu rumusan pasal agar tidak adanya kerancuan anatar teori dan praktik yang dilakukan, serta memberikan klasidikasi yang lebih konkrit terhadap macam-macam tindak pidana narkotika supaya sesuai antara apa yang dilakukan dengan sanksi yang di dapatkan.