UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2018
→
Recent submissions

2018: Recent submissions

Now showing items 126-150 of 262

Tinjauan hukum terhadap pengenaan Pajak Penghasilan kepada personal shopper dikaitkan dengan self assessment system

Samosir, Iester (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Internet telah memberikan dampak positif kepada penggunanya, salah satunya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara lebih efektif. Toko online merupakan salah satu sarana berbelanja yang terdapat di internet. ...
Tinjauan yuridis keberlakuan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Dwisaptono, Dheandy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Keterangan Hak Waris merupakan salah satu tanda bukti sebagai ahli waris. Tanda bukti tersebut digunakan oleh ahli waris pada saat melakukan balik nama dari semula atas nama pewaris menjadi nama ahli waris. Namun, terdapat ...
Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan

Purba, Jonatan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perancangan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam RKUHP dikaitkan dengan asas lex ...
Status aturan larangan penggunaan kekerasan (use of force) sebagai norma jus cogens

Putra, Andira Trianugrah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam hukum internasional dikenali adanya norma yang memiliki daya ikat sangat kuat sehingga konsekuensi hukumnya adalah tidak dapat disimpangi kecuali dengan norma yang memiliki karakter yang sama. Norma ini dikenal sebagai ...
Definisi mode normal dalam hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

Sabrina, Petra Siti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS) membentuk suatu rezim hukum yang secara komprehensif mengatur hak bagi kapal dan pesawat udara untuk melintas di selat atau di atas permukaan selat yang digunakan ...
Tanggung jawab dropshipper terhadap konsumen dalam sistem jual beli barang secara dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Ayuningtyas, Andreina Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Internet hadir sebagai sarana elektronik yang memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli melalui media online, salah satu sistem jual beli melalui media online adalah jual beli barang secara ...
Analisis yuridik terhadap Third Party Funding dan access to justice dalam arbitrase internasional

Prasetyo, Aloysius Aryo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Third Party Funding (TPF) dalam arbitrase internasional merupakan salah satu permasalahan dalam arbitrase yang baru muncul pada beberapa tahun belakangan. TPF pada dasarnya merupakan sistem pendanaan yang diberikan oleh ...
Kepemilikan dan restitusi benda cagar budaya berdasarkan hukum internasional publik

Margaretha, Merlyn (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dari jaman dahulu hingga saat ini, benda cagar budaya merupakan target ekspor ilegal dan pencurian. Dalam rangka untuk menangani permasalahan ini dan melakukan restitusi terhadap benda cagar budaya, perjanjian-perjanjian ...
Urgensi ratifikasi International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention Nomor 188 Tahun 2007

Bunadi, Claudia Florencia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap nelayan yang bekerja baik di Kapal Indonesia maupun yang bekerja di kapal asing dalam hukum positif di Indonesia yang saat ini terdapat di dalam Peraturan Menteri ...
Perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

Amelita, Siti Roza (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Skripsi ini membahas mengenai persyaratan ideal yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi seorang justice collaborator serta bentuk perlindungan yang ideal bagi justice collaborator dalam tindak pidana ...
Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Prawira, Vania Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit merupakan salah satu bentuk dari kejahatan mayantara atau yang sering disebut cybercrime. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit juga merupakan suatu ...
Anggota partai politik sebagai wakil daerah di Dewan Perwakilan Daerah

Rohmah, Kireina Cyana Siti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Demokrasi Perwakilan yang merupakan amanat dari sila ke-4 Pancasila membawa konskuensi untuk adanya Lembaga Perwakilan di Indonesia. Setelah Amandemen UUD NRI 1945, terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu ...
Kewenangan perlindungan pelapor tindak pidana (Whistleblower) dalam hukum acara pidana Indonesia

Kartasasmita, Rangga Perbawa Raharja (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tindak pidana di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan sulit untuk dibongkar, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum acara pidana di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui Kitab ...
Penghapusan pengadilan perselisihan hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia

Asokawati, Vicentcia Bunga Ayu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Pengadilan hubungan industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan ...
Urgensi pengaturan Trading in Influence dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait ratifikasi UNCAC oleh Indonesia

Yahuza, Amelia Meiliza (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Korupsi merupakan sebuah tindak pidana korupsi yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Di Indonesia korupsi hanya diartikan sebagai sesuatu perebutan yang merugikan keuangan negara dan hanya jika dilakukan oleh ...
Analisis yuridik perlindungan klien atas jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Sinurat, Chrisandya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perlindungan klien terhadap jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klien perlu dilindungi karena sebagai pihak yang menerima ...
Kekuatan hukum dari izin mendirikan bangunan dikaitkan dengan sanksi administratif dalam penyelenggaraan tata bangunan di Kota Bandung

Nastassja, Nadja Lenka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis mengenai Hukum Administratif dan juga Hukum Tata Ruang, hal yang diangkat adalah mengenai Kekuatan hukum izin mendirikan bangunan dikaitkan dengan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan ...
Analisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran gula rafinasi yang dikonsumsi oleh konsumen di hotel dan kafe berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Marisa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perkembangan perekonomian yang terjadi menyebabkan kegiatan jual beli suatu produk semakin kompleks. Produk yang dijual semakin beragam macam, bentuk dan olahannya serta peredarannya semakin luas. Setelah revolusi industri, ...
Tinjauan tentang bagaimana pengaturan hukum jaminan dalam akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah

Rafiputra, Rajandra Ershad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis mengenai ketentuan akad pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini juga menganalisis Bagaimana bentuk dan pengaturan hukum Jaminan akad Murabahah ...
Kedudukan hukum dan pendayagunaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program

Efrina, Zahra Alfalah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Untuk mengurangi dan menghindari kerusakan lingkungan hidup, serta memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program, Undang-Undang ...
Analisis yuridis perjanjian baku kredit bank dengan prinsip syariah pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

Marchellia, Sheila Namira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isi perjanjiannya telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam prakteknya, perjanjian baku membuat suatu masalah seperti klausula eksonerasi, ketidaksesuaian dengan asas ...
Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) Butir e UU PPh terhadap endorser di aplikasi media sosial Instagram

Valerie, Emeralda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari penerapan pajak penghasilan Pasal 21 Ayat (1) butir e UU PPh terhadap endorser di aplikasi media sosial Instagram. Pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan endorsement dengan ...
Keabsahan perjanjian yang menggunakan istilah asing berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan

Josua, Erwin Soedjijanto (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Bahasa Indonesia adalah bahasa warga negara Indonesia. Bahasa yang dipergunakan dan disepakati dalam peristiwa pemuda ini menjadi pemersatu negara kita. Sebagai bukti otentik, dasar negara kita pun telah mencantumkan bahwa ...
Analisis terhadap prinsip kerahasiaan bank dan self assessment system dikaitkan dengan Undang-Undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

Maitsa, Fairus Sarah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment System. Adanya Self Assessment System membuat Wajib ...
Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing ilegal di Indonesia pasca ratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya

Ernesto, Raynaldo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Keberadaan pekerja asing di Indonesia merupakan suatu yang tidak dapat dihindari saat ini mengingat adanya globalisasi. Permasalahan yang muncul yaitu apabila pekerja asing tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan ...

Now showing items 126-150 of 262

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2018: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account