Browsing Law by Advisor "Bekti, R. Ismadi Santoso"

Now showing items 1-20 of 48

Analisis penerapan asas In Dubio Pro Reo dalam putusan hakim pengadilan dikaitkan dengan pembuktian

Diria, Arya Ahmad Bangsa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Tujuan dari negara hukum adalah menciptakan keadilan. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Sebagai contoh adalah dalam Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 dengan menerapkan asas in dubio pro reo yang mana ...
Analisis sanksi terhadap tindakan kekerasan antar supporter klub sepakbola di Indonesia

Kamshino, Btara Deo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Dalam dunia olahraga, sepakbola tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Olahraga ini sudah menjadi olahraga populer dalam berbagai event besar dunia. Sepakbola di era modern selain ...
Analisis terhadap beberapa putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa

Aryanto, Muhammad Alfansa Aziz (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Dalam menjatuhkan pidana hakim memegang peran yang penting, namun dalam menjatuhkan pidananya sering kali terjadi adanya penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa ataupun terhadap tindak pidana yang ...
Analisis yuridis pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan peradilan pidana

Cahyono, Yosef Moscati Gracaelimond (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Pembukaan rahasia bank sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, namun setelah adanya Undang-Undang ...
Efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung

Hendriyana, Hendrikus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Di Indonesia istilah hakim pengawas dan pengamat ini masih terbilang baru, sehingga untuk pengaturannya sendiri hanya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ...
Hak tersangka pada proses penyelidikan dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia dan implementasi ketentuan dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana tentang praktik larangan kekerasan dalam proses penyidikan

Ghelby (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penyidikan merupakan awal dari proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam penyidikan seringkali disalahgunakan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan bukti-bukti ...
Kajian mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap anggota TNI dalam tindak pidana korupsi

Regina, Alya Desira (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Dalam upaya mencapai negara yang bersih dari korupsi, pemerintah telah menerapkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
Kajian tentang putusan Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos pada saat Pandemi Covid-19

Parapat, Ezra Nathanael (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Studi kasus ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bencana nasional ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI ...
Kajian terhadap tindakan pers dalam pemberitaan laporan dugaan tindak pidana

Tarigan, Valerie Keisha Albertine (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Indonesia merupakan negara hukum, dimana terdapat peraturan-peraturan yang fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan subjek hukum. Pers sebagai lembaga sosial juga sebagai subjek hukum memiliki peraturan yang mengatur ...
Keabsahan informasi yang diberikan ahli hipnosis dalam mengungkap suatu tindak pidana dihubungkan dengan hukum acara pidana Indonesia

Wijaya, Yadie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam proses penegakan hukum pidana ada banyak serangkaian tindakan yang harus dilakukan salah satunya adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai undang – undang untuk mengumpulkan ...
Kewajiban notaris untuk menyimpan kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya dengan menggunakan hak ingkar dalam perkara tindak pidana pencucian uang

Auliaika, Jihan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pelaporan tersebut memuat paling sedikit: identitas diri; sumber dana; dan tujuan ...
Kewenangan perlindungan pelapor tindak pidana (Whistleblower) dalam hukum acara pidana Indonesia

Kartasasmita, Rangga Perbawa Raharja (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tindak pidana di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan sulit untuk dibongkar, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum acara pidana di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui Kitab ...
Konsepsi hakim pemeriksaan pendahuluan dengan praperadilan yang diatur di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Utama, Nyoman Trijaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Sudah 37 Tahun lamanya KUHAP diberlakukan dengan keadan bahwa perkembangan zaman selalu bergeser, Khusunya mengenai Praperadilan yang dalam praktiknya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berdampak masyarakat tidak ...
Pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai saksi korban dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung

Marbun, Hermon Ferdinan Mauliate (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan. Penyandang ...
Penegakan hukum terhadap penggunaan lampu rotator dan sirene pada kendaraan bermotor : studi di wilayah hukum POLRESTABES Kota Bandung

Suanta, Ginting Bryan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Setiap berkendara penulis sering melihat adanya pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dilengkapi dengan lampu rotator dan sirene tidak pada keadaan yang semestinya dan tidak pada kendaraan yang diberikan ...
Penerapan prinsip mengenal nasabah pada Fintech Peer to Peer Lending dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang

Hergitha, Kezia Trista (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Peer to Peer Lending merupakan bagian dari Financial Technology untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui teknologi informasi. Sebagaimana tujuan Financial Technology, Peer to Peer Lending memberikan ...
Penggunaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement sebagai pengganti dari sistem tilang manual dikaitkan dengan sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Arlyanno, Gian (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya sistem teknologi yang mana hal tersebut juga mempengaruhi sistem penilangan di Indonesia, yang sebelumnya menggunakan sistem tilang on the spot atau biasa dikenal dengan ...
Pentingnya doktrin Business Judgment Rule bagi direksi BUMN dalam konteks penghapus pidana tindak pidana korupsi

Raihan, Chofid (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini mengeksplorasi peran penting doktrin Business Judgment Rule (BJR) dalam melindungi direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tanggung jawab pidana terkait tindak pidana korupsi. Analisis difokuskan pada ...
Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang merugikan pihak ketiga

Sihombing, Sakti Boy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Mengingat sistem perundang – undangan terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang masih kurang jelas dan dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah problematik ...
Peran Direktorat Jendral Bea Cukai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan impor pakaian bekas

Said, Fitriyah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 dan Penjalanan Undang-Undang Kepabeanan ...

Now showing items 1-20 of 48

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Advisor "Bekti, R. Ismadi Santoso"

Browsing Law by Advisor "Bekti, R. Ismadi Santoso"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account