UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2018
→
Browsing 2018 by Advisor

Browsing 2018 by Advisor "Gandawidjaja, Yanly"

Now showing items 1-10 of 10

Analisis yuridis orang tua dalam keadaan adiksi game online ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

Adiwijaya, Julius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Game online sendiri merupakan wadah bermain yang sangat digemari untuk semua kalangan, dimana game online sendiri mempunyai beberapa daya tarik yang membuat pemain lebih memilih bermain daripada hal yang lainnya, hal ...
Analisis yuridis tanggung jawab pecandu narkotika sebagai sekutu aktif di dalam persekutuan komanditer yang dipailitkan

Gusti, Masangger Junio Ridho (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak ...
Implikasi hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Winardiputra, Robby Jaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi peraturan hukum terkait pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol khusus nya di kota Bandung menilik pada hierarkie hukum ...
Kewenangan notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Affandi, Elza Octasari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penulisan hukum ini menganalisis bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat secara dibawah tangan. Selain mengalisis ...
Kewenangan notaris membuat perjanjian Nominee untuk proses pengampunan pajak

Fadhilah, Seira Ghassani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan notaris membuat perjanjian nominee untuk proses pengampunan pajak. Karena pada tahun 2017 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan Negara melalui program pengampunan ...
Pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam kerugian pada transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman

Situmorang, Maria Vici Oktavia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli yang disertai dengan hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban dari penjual merupakan penyerahan barang atau levering kepada pembeli dan pembeli ...
Tinjauan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam

Anandawita, Namira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralism, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ...
Tinjauan yuridis keberlakuan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Dwisaptono, Dheandy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Keterangan Hak Waris merupakan salah satu tanda bukti sebagai ahli waris. Tanda bukti tersebut digunakan oleh ahli waris pada saat melakukan balik nama dari semula atas nama pewaris menjadi nama ahli waris. Namun, terdapat ...
Tinjauan yuridis normatif pengaturan izin perkawinan poligami dalam hukum Islam dan hukum adat

Agathan, William (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Izin perkawinan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan poligami di Indonesia. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat keduanya mengatur mengenai dapat dilakukannya perkawinan poligami namun tidak ...
Tinjauan yuridis pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sehubungan dengan adanya perkawinan poligami ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990

Algifari, Muhammad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penulisan ini merupakan tinjauan yuridis pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita sehubungan dengan adanya perkawinan poligami ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik ...

Now showing items 1-10 of 10

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing 2018 by Advisor "Gandawidjaja, Yanly"

Browsing 2018 by Advisor "Gandawidjaja, Yanly"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account