Abstract:
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.” Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi
kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan
umum serta merugikan keuangan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya
menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut
dengan kejahatan di bidang perpajakan.
Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan
yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya keterkaitan
antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan
pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak. Namun demikian kejahatan yang dilakukan
di bidang pajak tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi.
