dc.contributor.advisor |
Gandawidjaja, Yanly |
|
dc.contributor.advisor |
Rachmanto, Aluisius Dwi |
|
dc.contributor.author |
Gusti, Masangger Junio Ridho |
|
dc.date.accessioned |
2019-01-23T05:13:01Z |
|
dc.date.available |
2019-01-23T05:13:01Z |
|
dc.date.issued |
2018 |
|
dc.identifier.other |
skp36598 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/7380 |
|
dc.description |
4237 - FH |
en_US |
dc.description.abstract |
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.” Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi
kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan
umum serta merugikan keuangan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya
menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut
dengan kejahatan di bidang perpajakan.
Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan
yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya keterkaitan
antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan
pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak. Namun demikian kejahatan yang dilakukan
di bidang pajak tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi. |
en_US |
dc.publisher |
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR |
en_US |
dc.title |
Analisis yuridis tanggung jawab pecandu narkotika sebagai sekutu aktif di dalam persekutuan komanditer yang dipailitkan |
en_US |
dc.type |
Undergraduate Theses |
en_US |
dc.identifier.nim/npm |
NPM2013200277 |
|
dc.identifier.nidn/nidk |
NIDN0406037302 |
|
dc.identifier.nidn/nidk |
NIDN0424096804 |
|
dc.identifier.kodeprodi |
KODEPRODI605#Ilmu Hukum |
|