Browsing by Advisor "Samosir, Djisman"

Now showing items 1-20 of 43

Analisis penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus Nazril Irham sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG.

Gumilang, Ray Maulvy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Berbicara tentang kepastian hukum, Hukum Pidana di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Asas Legalitas. Dalam Asas Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan bahwa ...
Analisis pertimbangan hakim mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS

Jims, Princessa Yassenia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu ...
Analisis putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/PID.SUS/2017/PN SAG terkait ketentuan sanksi pidana penjara minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Imanta, Nesia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Ganja merupakan Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah menurut undang-undang. Pelaku yang menggunakan, menanam, dan mengedarkan Narkotika akan dihukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Jaksa ...
Analisis yuridis penyadapan dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Aishah, Nadhine Syarifah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemajuan teknologi dan informasi pada era ini seperti menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan ...
Batasan 40 hari untuk pengguguran janin akibat pemerkosaan dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia

Fathdio, Aulia Wahyu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Maraknya kasus tindak pidana permerkosaan yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya ketidak adilan bagi para korban, ditambah lagi beberapa korban pemerkosaan setelah diperkosa mengalami kehamilan atas bayi yang ...
Diskresi pejabat kepolisian tentang penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa push up dan squat jump kaitannya dengan asas legalitas

Savero, Giandiera (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki kebebasan untuk bertindak. Namun, terkadang kebebasan tersebut sering disalahgunakan sehingga menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada khusunya dalam ...
Fungsi pidana denda dalam tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana

Priscilla, Sheila (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam yurisprudensi di Indonesia, kejahatan yang menyangkut tentang barang seperti pencurian tidak pernah dijatuhi pidana denda, dengan kata lain, tindak pidana pencurian yang diancam pidana penjara dan pidana denda sebagai ...
Fungsi rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang diabaikan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

Halim, Angelica Ana Belinda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Undang-Undang tentang pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan visi dari sistem pemasyarakatan agar semakin kokoh. Undang-Undang ini sering dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kedua Undang-Undang ...
Hukum pidana Indonesia

Lamintang, P.A.F. (Bandung, 1990)
Implikasi disparitas penjatuhan pidana terhadap pengedar narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

Sinulingga, Alvin Derin N (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dewasa ini, tindak pidana di bidang narkotika sudah semakin marak dan memasuki tingkat yang berbahaya. Untuk menanggulangi tindak pidana narkotika ini, maka yang dapat dilakukan adalah mengadili kasus atau perkara tindak ...
Kajian terhadap ketidakselarasan Pasal 54, Pasal 127 Ayat 2 dan Pasal 103 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu penyebab over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Jawa - Barat

Pramuditha, Intan Pratiwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk tinggi angka kasus tindak pidana narkotika, dilihat dari setiap tahunnya yang tidak mengalami penurunan bahkan semakin meningkat, maka jumlah Penyalahgunaan Narkotika pun ...
Keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch - Indie) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan

Pagi, Maria Kembang (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) memberlakukan pidana mati dengan pengaturan sebagai berikut : 1) pidana mati sebagai pidana pokok, 2) selalu diancamkan secara alternatif, ...
Kendala penegakan hukum dalam bentuk pembajakan sehubungan dengan delik aduan dalam perkara pidana hak cipta

Noor, Vina Rahmawati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh hasil karya cipta serta tingginya rasa keingintahuan masyarakat terhadap hasil karya cipta membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara ...
Kriteria ujaran kebencian (Hate Speech) dalam kampanye pemilihan kepala daerah dihubungkan dengan hak kebebasan berpendapat melalui media social

Hartoko, Windy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Semenjak dilahirkan, manusia memiliki hak-hak dasar yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini berlaku ...
Pemberian fasilitas kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang tidak sesuai bagi warga binaan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Byanti, Alita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung ...
Pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika

Rismawardani, Diptya Kamajaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa karena efek kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam masa depan kehidupan bangsa. Peredaran narkotika di ...
Pemberlakuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Prasetyo, Alfonsus Christian Doni (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Cita – cita Indonesia membentuk hukum yang asli Indonesia sudah nampak dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pemberlakuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang baik ...
Pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Kuhisa, Maga Bania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penerapan pembinaan bagi residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor ...
Pembuktian mengenai pelaku tindak pidana tentang kekuatan gaib di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hillery, Nina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Pasal 293 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pasal ini terbeban pada bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekuatan gaib dan terkait pembuktian ...
Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba

Girsang, Sarah Marissa Aromagira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berawal dari maraknya pemberitaan mengenai overkapasitas atau kelebihan hunian hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, seringkali menimbulkan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak Narapidana selama ...

Now showing items 1-20 of 43

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

Browsing by Advisor "Samosir, Djisman"

Browsing by Advisor "Samosir, Djisman"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

My Account