Kendala penegakan hukum dalam bentuk pembajakan sehubungan dengan delik aduan dalam perkara pidana hak cipta

Abstract

Tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh hasil karya cipta serta tingginya rasa keingintahuan masyarakat terhadap hasil karya cipta membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara yang illegal seperti melakukan pembajakan terhadap karya cipta yang disimpan dalam format VCD (Video Compact Disc) / DVD ( Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc) dan dijual ke masyarakat luas seperti yang terjadi di Pasar Kembang Kota Bandung. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta belum juga dapat mengatasi masalah maraknya penjual VCD/DVD bajakan. Dalam Undang-undang ini adanya perubahan ancaman pidana dan perubahan delik aduan pada Pasal 120 yang sebelumnya berlaku delik biasa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Secara normatif, tujuan diubah delik ini adalah untuk melindungi hak-hak pencipta terkait semakin luasnya pelanggaran hak cipta, untuk menegaskan hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi.membuat para pencipta untuk lebih proaktif dalam menelusuri karya ciptanya apabila terjadi pelanggaran. Delik aduan menyerahkan hak sepenuhnya kepada korban untuk melaporkan atau tidaktindak pidana yang terjadi. Berbeda dengan delik biasa, untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak dimana aparat penegak hukum dituntut untuk aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana. Studi lapangan memaparkan dalam menegakan hukum pihak kepolisian harus mendapatkan laporan dulu dari korban, akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak pencipta yang tidak melaporkan apabila ada haknya yang dilanggar karena sibuknya aktivitas mereka hal tersebut menjadi kendala terlaksananya penegakan hukum. Terlebih lagi, menurut penjual pada saat dilakukan razia mulai tahun 2014 hanya Lagu/Film tertentu saja yang disita berdasarkan laporan penciptanya. Dalam proses penegak hukum terdapat kendala yang dihadapi seperti adanya intervensi dari pihak- pihak tertentu sehingga jika dilakukan razia para penjual sudah mengetahui atau adanya perdamaian dengan membayar sejumlah uang dari pihak-pihak yang terkait pada saat ditangkap. Maka dari itu, menurut penulis sebaiknya di dalam Undang- Undang Hak Cipta lebih baik meggunakan delik biasa agar kejahatan Pelanggaran Hak Cipta lebih mudah diungkap oleh Pihak Kepolisian karena Pihak Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum secara langsung tanpa menunggu adanya aduan dari korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian dan yuridis sosiologis yaitu. dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan dilapangan dan data diperoleh dari responden melalui wawancara pada informan Kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung, Satpol PP Pasar Kembang dan Penjual VCD/DVD bajakan yang terdapat di Pasar Kembang.