Browsing by Advisor "Claudia, Nefa"

Now showing items 1-20 of 21

Ancaman sanksi pidana yang sama terhadap permufakatan jahat dan tindak pidana selesai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Burhan, Alicia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan ancaman ...
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Siregar, Jane Angelica Bunbunan Uliarta (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun ...
Kerancuan penafsiran dan penggunaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Gustivani, Muchlis (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena hukum yang banyak terjadi saat ini. Masalah tindak pidana korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara atau ...
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang

Syafei, Falah Fadhlurrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perihal penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah wilayah yang menjadi ranah perdebatan. Peraturan yang tidak gamblang menjadi biang kerok ketidakjelasan kedaulatan dalam hal penuntutan. ...
Kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka dikaitkan dengan prinsip Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Masrur, Fikri Akbar Hadithna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu ...
Kriminalisasi samen leven dalam hukum pidana Indonesia

Pamungkas, Gideon Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan zaman akan selalu diikuti dengan perkembangan perilaku manusia. Perkembangan perilaku manusia harus juga diikuti dengan perkembangan hukum. Kumpul kebo merupakan perilaku yang akan diatur di dalam Rancangan ...
Penahanan dan tuduhan penggelapan atas nama X laporan polisi nomor : LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES

Awal, Zahid Johar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hukum Pidana memiliki sebuah asas yang dinamakan Ultimum Remedium dikarenakan beratnya dari sanksi pidana itu sendiri berupa perampasan hak kepada seorang terpidana. Ultimum Remedium atau yang disebut sebagai upaya terakhir ...
Penegakan hukum penyalahgunaan zat adiktif yang tidak terdaftar di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sitohang, Julian Andreas Fernando (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Narkotika sudah lama beredar di Indonesia sejak tahun 1960an efek dari narkotika ini sangatlah berbahaya dan merusak generasi bangsa Indonesia. Pada saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak beredar narkotika dengan ...
Penegakan hukum terhadap laporan penyiksaan pada tingkat penyidikan di Polda Bengkulu

Kuswandi, Garry Ammaruso (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Dalam ranah pidana, penegakan hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran ...
Permasalahan pada tahap Prapenuntutan dalam kaitannya dengan penyidikan perkara tindak pidana umum

Dradjat, Ilfia Ambari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Hukum Acara Pidana dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam penyelenggaraan penegakan hukum dari proses awal penanganan perkara sampai penyelesaian perkara di pengadilan. Hukum acara mengatur fungsi-fungsi penanganan dan ...
Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Prawira, Vania Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit merupakan salah satu bentuk dari kejahatan mayantara atau yang sering disebut cybercrime. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit juga merupakan suatu ...
Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 87.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg atas pengadaan tanah kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Putri, Bani Amella Maha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawab hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perokonomian negara, merugikan kesejahteraan ...
Tinjauan atas perumusan strict liability dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fadhilah, Muammar Azka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat memunculkan modus-modus kejahatan baru, oleh karenanya perkembangan tersebut menuntut adanya perkembangan aturan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat demi ...
Tinjauan tentang kerugian keuangan negara dalam perkara atas nama terdakwa Hotasi Nababan : studi kasus tentang Putusan Nomor 41/PK/Pid .Sus/2015

Schouten, Nadya Defani Riestira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun ...
Tinjauan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Tendian, Chris Michael (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Kebijakan Amnesti Pajak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (UU TA) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam ...
Tinjauan terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali : studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016

Putra, Budiman Binsar Septiadi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 mengenai kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Persoalan yang timbul adalah dalam pertimbangan ...
Tinjauan terhadap penahanan kota dan penahanan rumah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana dikaitkan dengan kewenangan aparat penegak hukum

Siregar, Astrid Camilla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang diizinkan untuk dilakukan saat dimulainya suatu proses peradilan pidana. Penahanan pada hakikatnya adalah adanya suatu perampasan hak asasi atau kemerdekaan dari seorang ...
Tinjauan terhadap wanprestasi dikaitkan dengan Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 JO UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Maulana, Muhammad Sawuka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam hal menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah seringkali bekerja sama dengan pihak swasta. Dimana kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta itu dituangkan dalam bentuk penjanjian perdata. Apabila kita bicara ...
Tinjauan yuridis terhadap asas terbuka untuk umum dalam Hukum Acara Pidana dalam kaitannya dengan kemerdekaan pers

Fauzan, Aziz Dwi Rizky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dewasa ini Asas persidangan terbuka untuk umum telah berkembang dengan mulai disiarkannya proses sidang pemeriksaan di pengadilan secara langsung di televisi. Pada dasarnya, memang tidak ada aturan mengenai pelarangan ...
Urgensi pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik dikaitkan dengan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia

Budiman, Pradipta Mahadika (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Korupsi merupakan salah tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana luar biasa ini merupakan tindak pidana yang baik secara langsung maupun tidak langsung berefek ...

Now showing items 1-20 of 21

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

Browsing by Advisor "Claudia, Nefa"

Browsing by Advisor "Claudia, Nefa"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

My Account