Browsing Law by Advisor "Susilowati, W.M. Herry"

Now showing items 1-16 of 16

Dinamika kedudukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai lembaga negara independen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Rahmadi, Alfian Rafli (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Dinamika Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara terlihat pada Putusan Mahkamah No. 012-016-019/PUU-IV/2006 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, ...
Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Wirafatrawan, Yannuar (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai Lembaga Non-Struktural bersifat Independen yang memiliki kewenangan berdasarkan ...
Eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha jasa penunjang tenaga listrik

Sinurat, Fransiskus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Sejak ditemukannya tenaga listrik hampir setiap pekerjaan manusia dimudahkan olehnya, dan pada saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tiap sendi kehidupan manusia memerlukan tenaga listrik. Hal demikian juga dapat ...
Implikasi hukum anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian

Wicaksana, Antonius Ajar Saputra Arie (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)
Implikasi kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945

Azka, Navis (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu elemen dari negara hukum adalah peradilan yang bebas. Kejaksaan adalah salah satu ...
Kedudukan rekomendasi Komisi Yudisial dalam perannya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Annisa, Gisya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi hakim di bawah peradilan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24B ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang ...
Kewenangan kepala daerah dalam penempatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan profesionalisme kepegawaian daerah menuju Good Governance and Clean Government

Pratama, A. Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kewenangan Kepala Daerah dalam hal manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti kewenangan dalam hal penempatan dan mutasi. Namun keberadaan peraturan ...
Pemberlakuan Qanun Aceh dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Karina, R. Nadila Andiani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Negara Indoensia merupakan Negara Hukum dan Negara Kesatuan. Negara Hukum menghendaki bahwa seluruh kehidupan yang ada sangkut – pautnya dengan negara dan bangsa harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yangberlaku. ...
Pengadaptasian metode "Fast Track Legislation" dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna

Pradipta, Mochammad Radin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep Negara Hukum, dalam penghayatannya perlu diiringi dengan menjunjung tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum dalam segala aspek, salah satunya adalah kepastian dalam proses ...
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia dibandingkan dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Korea Selatan

Hendrapriana, Ilman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan UUD NRI 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Jafrin, Jennifer (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD NRI 1945 melahirkan lembaga negara dengan segenap kewenangan dan fungsi. Pada perkembangannya, kebutuhan negara melahirkan beragam lembaga negara baru yang pembentukan bukan dilandasi ...
Peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tumpah Ciroyom

Yusanto, Dimas Sinatrya Dzaky (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Keberadaan pasar tumpah Ciroyom di satu sisi telah diakomodasi dan diatur zona waktu operasionalnya dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sementara di ...
Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dalam pengaturan pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

Tanuwiharja, Yohan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan “Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan ...
Tanggung jawab hukum presiden dalam pengerahan Tentara Nasional Indonesia untuk operasi militer perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Santiadi, Kenny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan perang yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiga angkatan perang di Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka negara hukum. ...
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem bus rapid transit dalam pemenuhan standar pelayanan minimal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rene, Matius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Transjakarta Busway merupakan moda transportasi berupa angkutan massal yang memiliki jalur khusus. Keberadaannya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Dalam memberikan pelayanan ...
Tata cara pengisian jabatan hakim konstitusi ditinjau dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Khaerani, Frida (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Amandemen UUD 1945 yang ketiga merubah secara signifikasn sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ialah konsep Kekuasaan Kehakiman. Pada awalnya hanya Mahkamah Agung (MA) saja yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman, ...

Now showing items 1-16 of 16

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Advisor "Susilowati, W.M. Herry"

Browsing Law by Advisor "Susilowati, W.M. Herry"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account