Abstract:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang
Disabilitas) membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai Lembaga
Non-Struktural bersifat Independen yang memiliki kewenangan berdasarkan pasal 132
UU Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi
pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas. Pelaksanaan pasal-pasal dalam UU Penyandang Disabilitas dilaksanakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta mekanisme koordinasi yang
dilaksanakan oleh menteri di bidang sosial dalam rangka melaksanakan
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. KND tidak
termasuk diikutsertakan dalam mekanisme koordinasi karena kewenangan KND tidak
mengakomodir dalam melaksanakan mekanisme koordinasi. Eksistensi Komisi Nasional
Disabilitas dirasa masih kurang maksimal dalam melaksanakan perlindungan hak-hak
Penyandang Disabilitas. Kewenangan pada saat ini tidak mencerminkan urgensi
keberadaan Komisi Nasional Disabilitas dan tidak efektif dalam melaksanakan
perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Diperlukan penambahan kewenangan dari
KND itu sendiri sehingga akan memaksimalkan fungsi dari KND.
