Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai Lembaga Non-Struktural bersifat Independen yang memiliki kewenangan berdasarkan pasal 132 UU Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan pasal-pasal dalam UU Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh menteri di bidang sosial dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. KND tidak termasuk diikutsertakan dalam mekanisme koordinasi karena kewenangan KND tidak mengakomodir dalam melaksanakan mekanisme koordinasi. Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas dirasa masih kurang maksimal dalam melaksanakan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas. Kewenangan pada saat ini tidak mencerminkan urgensi keberadaan Komisi Nasional Disabilitas dan tidak efektif dalam melaksanakan perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Diperlukan penambahan kewenangan dari KND itu sendiri sehingga akan memaksimalkan fungsi dari KND.