Rachmanto, Aluisius Dwi(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum - UNPAR, 2021-12)
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang itikad baik. Di dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Saat ini masyarakat dunia pada umumnya dan ...
Firmansyah, Arif(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum - UNPAR, 2020-12)
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak mengusai negara, maka pada prinsipnya negara diberikan tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat ...
Utomo, Subagyo Sri(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum - UNPAR, 2021-01-16)
Dokter adalah profesi yang mulia atau officium nobile, dimana profesi dokter pada prinsipnya merupakan pengabdian kemanusiaan seseorang dalam bidang kesehatan tanpa pamrih. Filsuf Hippocrates yang dikenal dengan sumpah ...
Yulianti, Anna(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum - UNPAR, 2021-08-30)
Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan ...
Limurti, Dewi Fortuna(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum - UNPAR, 2021-08-31)
Cita-cita ideal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka dan memiliki kedaulatan dalam melindungi dan mensejahterakan rakyatnya adalah melalui pembentukan hukum nasional yang menciptakan kepastian hukum, ...
Sirait, Timbo Mangaranap(Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)
Menurut sejarah, korporasi sudah ada di Indonesia sejak 1602, masuknya korporasi
Vereenigde Oostindische Compagnie mulainya kolonialisme yang dengan asas
konkordansi memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Netherlandsch ...
Setiawan, Agus(Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)
Pelaksanaan kewenangan Notaris dilakukan dengan menjalankan aktivitas penalaran hukum
yang hasilnya adalah putusan hukum. Putusan hukum tersebut diwujud-nyatakan salah satunya dalam
bentuk Akta Notaris. Sekalipun telah ...
Sudradjat, Debiana Dewi(Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)
Sistem Hukum Benda Nasional merupakan cita-cita Negara Indonesia yang selama ini sedang
diusahakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sistem Hukum Benda Nasional merupakan
bagian dari Sistem Hukum Perdata Nasional. ...
Handoyo, Benediktus Hestu Cipto(Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)
Bila ditinjau dari perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah reformasi 1998, kemunculan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan sistem pemerintahan ...
Manao, Disiplin F.(Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)
Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan yang menggerus kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor untuk mewujudkan good governance dan clean goverment. Tujuan penelitian ini, ...
Hutabarat, G. Samuel M.P.(Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)
Saat ini ASEAN sudah memasuki babak baru bentuk kerjasama secara khusus di sektor perdagangan. ASEAN Community merupakan babak baru dalam hubungan antara Negara di kawasan Asia Tenggara di mana ASEAN Community ini telah ...