Browsing by Advisor "Abuyamin, Oyok"

Now showing items 1-16 of 16

Analisis terhadap kedudukan perpajakan penyedia layanan Over The Top asing di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Lestari, Bunga Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Layanan over the top (OTT) dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan pertanyaan ...
Analisis yuridis normatif terhadap perbedaan daripada tarif pajak penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dikaitkan dengan asas keadilan hukum pajak dalam hubungannya dengan Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945

Azzahra, Fatimah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Skripsi ini membahas perbedaan tarif pajak penghasilan pasal 21 pada kedua aturan Pajak dan asas keadilan dalam pajak penghasilan. Pada awalnya Pajak Penghasilan diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. ...
Analisis yuridis urgensi pemberlakuan daluarsa terhadap sanksi bunga penagihan sebagai bentuk kepastian hukum pendapatan negara

Warman, Ahmad Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Untuk menjalankan tugas negara tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, yang salah satunya diperoleh dari penerimaan perpajakan. Pendapatan tersebut digunakan oleh negara sebagai pembiayaan ...
Keberadaan rumah apung ditinjau dengan objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

Iona, Frieda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Di Indonesia keberadaan rumah apung bukanlah suatu hal yang baru. Dibeberapa daerah seperti Kalimantan, dan Palembang memiliki rumah tradisional berupa rumah apung. Walaupun keberadaan rumah apung di Indonesia bukan hal ...
Kualifikasi tindak pidana korupsi di dalam hukum pajak Indonesia

Aurian, Shavril (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak ...
Meninjau implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak oleh pemerintah Indonesia kepada wajib pajak berdasarkan asas kepastian hukum perpajakan

Karen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam suatu sistem pemerintahan negara, membayar pajak dengan secara rutin merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). Pentingnya sektor perpajakan ini, membuat hampir seluruh negara di dunia menerapkan sistem ...
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terhadap jasa angkutan kereta api dalam mengangkut hasil pertambangan batubara

Capriati, Yunita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara, sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan pengusahaan pertambangan batubara di ...
Pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan asas keadilan perpajakan

Titany, Ghea (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam perpajakan dapat timbul sengketa pajak yang diantaranya dapat disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, serta ...
Penghapusan tas mewah sebagai objek pajak barang mewah dikaitkan dengan asas keadilan dalam hukum pajak

Halim, Kevin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ada dalam sistem hukum pajak Indonesia. Perlu diingat bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penting di dalam sebuah negara. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber ...
Pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan bagi pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta di Kabupaten Bandung dan kaitannya dengan asas keadilan

Triasiwi, Renatha Rizky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan suatu wilayah kabupaten/kota di mana setiap daerahnya diberikan kewenangan untuk mengatur secara mandiri dalam melaksanakan pemungutannya yang ...
Penyelundupan dalam penjaluran barang impor melalui prosedur jalur hijau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Khoirunisa, Asri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Negara Indonesia memiliki sistem perekonomian terbuka. Hal ini bepengaruh kepada perdagangan internasional khususnya importasi. Dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 kegiatan importasi dilakukan pengawasan oleh ...
Tinjauan yuridis Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan atas Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka

Sianipar, Elsa Mariana BR (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran ...
Tinjauan yuridis pemberian bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan

Permatasari, Anastasia Nadya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang akan dikenakan dalam setiap penghasilan yang diterima, baik pribadi maupun badan. Setiap pemotongan pajak penghasilan sudah seharusnya disertai dengan pemberian bukti ...
Tinjauan yuridis terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap royalti penulis dikaitkan dengan asas keadilan

Sianipar, Ugani Sri Miquen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2013)

Skripsi ini membahas mengenai penghasilan yang diterima oleh profesi penulis yaitu royalti penulis sebagai salah satu bentuk objek Pajak Penghasilan yang diatur secara khusus pemotongannya di dalam Pasal 23 Undang-Undang ...
Tinjauan yuridis terhadap Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Puspa, Sukma Nindya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Skripsi ini membahas keselarasan aturan dan asas keadilan dalam pajak penghasilan. Pada awalnya Pajak Penghasilan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 diterbitkan Peraturan ...
Tinjauan yuridis terhadap urgensi pengaturan pajak pertambahan nilai karya seni di Indonesia

Marolop, Christian Willy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Now showing items 1-16 of 16

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

Browsing by Advisor "Abuyamin, Oyok"

Browsing by Advisor "Abuyamin, Oyok"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

My Account