Wi-Fi piggybacking dikaitkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Abstract

Wi-Fi merupakan suatu teknologi yang populer untuk terhubung ke internet. Keberadaan Wi-Fi di Indonesia dapat ditemukan dalam kehidupan sehari hari seperti di perumahan, kampus, hotel, bandara dan sebagainya. Teknologi Wi-Fi memiliki fitur enkripsi keamanan berupa Wireless Protected Area (WPA) atau Wired Equivalency Point (WEP). Namun, apabila fitur tersebut dinonaktifkan hal ini dapat membuat siapapun pengguna atau orang lain dapat dimungkinkan terhubung ke Wi-Fi (internet). Hal ini di negara Amerika Serikat dikatakan sebagai tindakan Wi-Fi piggybacking. Dari tindakan ini dapat menimbulkan kerugian pada kinerja perangkat Wi-Fi dan mengurangi kuota internet seseorang. Dari tindakan tersebut, seakan akan telah melakukan perbuatan pencurian kuota internet dan perbuatan ilegal akses. Sehingga hal ini berkaitan dengan peraturan hukum pidana Indonesia yaitu pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Wi-Fi piggybacking dapat dikualifikasikan sebagai ilegal akses berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU ITE tentang ilegal akses. Serta ketentuan lainnya yaitu pasal 33 UU ITE tentang gangguan sistem. Jika merujuk RKUHP, perbuatan ini dapat dimungkinkan dikategorikan sebagai pencurian jasa telekomunikasi. Berdasarkan hasil analisa ditemukan beberapa faktor-faktor yang menjelaskan ketentuan pasal tersebut kurang cocok / tidak relevan dan masih dibutuhkan regulasi khusus yang terkait Wi-Fi piggybacking di Indonesia.