Hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang

Abstract

Pada dasarnya, pasal 27 (2) UUD 1945 mengakui dan menjamin hak bekerja daripada setiap warga negara tanpa pembedaan apapun. Dalam hubungan kerja, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Dalam hal bekerja, kecelakaan kerja bisa terjadi sewaktu-waktu sekalipun upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah pekerja laksanakan. Terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena keterbatasan fisiknya. Dengan tidak bekerja, pekerja tidak memenuhi hak dan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ketidakterpenuhinya hak dan kewajiban pekerja memicu konsekuensi hukum berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu alasan PHK yang diperkenankan ialah akibat kecelakaan kerja. PHK akibat kecelakaan kerja menimbulkan persoalan hukum mengenai klasifikasi PHK dan pemenuhan hak bekerja. Selain itu, perlindungan ekonomis daripada pekerja dan keluarga pekerja turut menjadi persoalan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan cara mencari peraturan yang berlaku untuk diterapkan dalam kondisi kecelakaan kerja sehingga akan diketahui akibat hukum yang diperoleh dan perlindungan hak berupa kompensasi yang akan didapat bagi pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja.