Analisis penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus Nazril Irham sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samosir, Djisman
dc.contributor.advisor Ulfah, Maria
dc.contributor.author Gumilang, Ray Maulvy
dc.date.accessioned 2020-02-22T02:22:07Z
dc.date.available 2020-02-22T02:22:07Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other skh38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10167
dc.description 4499 - FH en_US
dc.description.abstract Berbicara tentang kepastian hukum, Hukum Pidana di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Asas Legalitas. Dalam Asas Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana bila tidak ada peraturan yang melarang. Sehingga seseorang hanya dapat dipidana bila terdapat peraturan yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, di mana asas ini disimpangi oleh kasus yang dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu kasus yang terjadi pada Nazril Irham (Ariel Peterpan) yang dijatuhkan sanksi pidana perbuatan pembuatan video pornografi berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Saat pembuatan video tersebut dilakukan belum ada undang-undang yang melarang perbuatan tersebut. Selain itu dalam kasus ini Nazril Irham (Ariel Peterpan) dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pembantuan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan video pornografi tersebut sebagaimana dalam Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu syarat penting dari pembantuan ini ialah harus adanya kesengajaan dari seseorang yang melakukan pembantuan, di mana dalam kasus ini Nazril Irham (Ariel Peterpan) tidak memiliki suatu kesengajaan saat menyerahkan hard disk yang terdapat video pornografi didalamnya dan menyebabkan video tersebut tersebar. Oleh karena itu, terlihat ada kekeliruan dalam putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Untuk membuktikan kekeliruan yang terdapat dalam putusan tersebut maka perlu dilakukan suatu analisis terkait pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dengan mengaitkannya dengan fakta peristiwa yang ada dan unsur-unsur dari asas atau peraturan yang terkait dengan kasus ini untuk membuktikan apakah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nazril Irham (Ariel Peterpan). Kata kunci : Asas Legalitas, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Kasus Nazril Irham (Ariel Peterpan). en_US
dc.language.iso Indonesia en_US
dc.publisher Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.subject Asas Legalitas en_US
dc.subject Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi en_US
dc.subject Kasus Nazril Irham (Ariel Peterpan). en_US
dc.title Analisis penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus Nazril Irham sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG. en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM2012200223
dc.identifier.nidn/nidk NIDK8862820016
dc.identifier.nidn/nidk NIDN0402128702
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account