Bentuk perjanjian arbitrase : perbandingan antara UU No.30 Tahun 1999 dengan beberapa instrumen hukum yang dikenal secara internasional

Abstract

Penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa semakin marak digunakan di Indonesia dan di dunia internasional. Sayangnya, pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase, yang merupakan salah satu pokok permasalahan penting dalam arbitrase, tidak secara jelas diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, bahkan terkesan saling bertentangan. Beberapa pasal mengharuskan bahwa perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, sedangkan pasal lain memungkinkan suatu perjanjian arbitrase untuk dibuat dalam bentuk sarana komunikasi lain tanpa perlu ditandatangani. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi lebih lanjut dengan menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan hukum terhadap beberapa instrumen hukum yang dikenal secara internasional. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai bentuk perjanjian arbitrase seharusnya dimaknai sebagai alternatif atau pilihan, sehingga keduanya dapat digunakan. Selain itu, diperoleh pula beberapa standar internasional mengenai pengaturan tentang bentuk perjanjian arbitrase yang dapat diaplikasikan pula dalam UU No. 30 Tahun 1999.