Analisis perlindungan hukum atas penolakan pasien di IGD oleh Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Abstract

Pasien pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh segala upaya pengobatan yang layak dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan, apalagi pasien tersebut sedang dalam keadaan gawat darurat. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, dan tanpa adanya diskriminasi. Keadaan gawat darurat merupakan keadaan seseorang yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin, agar terhindar dari kecacatan atau kematian dan tidak diperkenankan untuk di minta uang muka. Dalam setiap rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah memiliki ruangan yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien saat masuk ke dalam ruangan tersebut. Ruangan tersebut disebut Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dalam memberikan pertolongan pertama terhadap pasien, khususnya pasien sedang dalam keadaan gawat darurat, rumah sakit tidak diperkenankan untuk menolak memberikan pertolongan dengan berbagai alasan dan tidak boleh meminta uang muka untuk mendapatkan penanganan. Tetapi dalam kenyataannya, Di Indonesia pernah terjadi kasus penolakan pasien IGD oleh rumah sakit, yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, terdapat aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui aturan mana yang dapat berlaku dalam kasus tersebut.