Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tentang makna "Surat Kesepakatan Bersama Mengenai Harga Gas Elpiji" dan dampaknya terhadap penegakan hukum kompetisi

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas KPPU yang terutama adalah menjatuhkan putusan untuk pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada tahun 2016, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah membatalkan Putusan KPPU yang mengungkap bahwa terdapat 17 Agen Gas Elpiji di wilayah Bandung-Sumedang yang membuat ‘Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji’. KPPU menilai bahwa 17 Agen Gas Elpiji telah melakukan praktik kartel harga dan membuat perjanjian penetapan harga yang dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tulisan ini berupaya memperlihatkan gambaran perbedaan konsep perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Negeri yang telah menjadi hambatan dalam penegakan hukum kompetisi di Indonesia.