Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi dikaitkan dengan tingginya ancaman selama proses penyidikan

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan sebuah lembaga independen dalam bidang pemberantasan korupsi maka dalam pelaksanaan tugasnya penyidik KPK tentu memliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugasnya, sehingga sudah sepatutnya seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tinggi ancaman yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Undang-undang di Indonesia hanya mengatur mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban pada penyidik KPK, namun tidak membahas mengenai perlindungan terhadap penyidik KPK yang dalam menjalankan tugas tersebut terdapat berbagai ancaman, hal ini merupakan penyebab seorang penyidik sering mengalami ancaman kekerasan ataupun kekerasan yang ditujukan bagi keselamatan pribadi dan keluarganya. 2. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dengan berdasarkan kepada Hak Asasi Manusia, teori perlindungan, rujukan dari beberapa peraturan Perundang-undangan dan beberapa pengertian perlindungan menurut para ahli sesuai dengan yang telah diuraikan pada pembahasan tentang perlindungan hukum yang sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik KPK.