Hak seorang tersangka yang masuk daftar pencarian orang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/2018 tentang Praperadilan

Abstract

Mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi orang yang berstatus DPO atau buron belum mampu menutup celah dalam praktek praperadilan. Persoalan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) telah menjadi perhatian bagi para penegak hukum. Pada susbtansinya SEMA ini membatasi hak tersangka yang berstatus DPO mengajukan praperadilan. Dalam pembahasan penulisan hukum ini membahas mengenai apakah peraturan yang melarang tersangka DPO melakukan praperadilan ini mutlak diberlakukan tanpa terkecuali, dengan diberlakukannya SEMA ini juga apakah melanggar asas praduga tidak bersalah yang dikenal dalam hukum acara pidana indonesia setelah adanya perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka yang telah diperluas dengan Putusan MK No.21/PUU-XXI/2014 dan bagaimana kedudukan dan keberlakuan SEMA yang mencabut hak tersangka dalam status DPO melakukan praperadilan menurut hierarki perundang-undangan.