Cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum dan pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Kejahatan siber adalah kejahatan yang disebabkan oleh majunya teknologi serta pengembangannya, dan cepatnya arus penyebaran informasi tersebar di internet atau “dunia maya”. Salah satu jenis cybercrime adalah Cyberstalking. Cyberstalking memiliki dua bentuk yakni Cyberstalking sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan, Cyberstalking sebagai perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya antara lain tindakan mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang, melakukan tuduhan palsu (pencemaran nama baik), yang dilakukan secara terus-menerus menggunakan alat elektronik atau media internet, oleh seseorang yang tidak atau belum dikenal korban ataupun dikenal. Cyberstalking hingga kini belum di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini juga akan mengkaji peraturanperaturan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lain yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan cyberstalking memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana yakni memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan adanya larangan oleh undangundang terhadap perbuatan tersebut. Cyberstalking sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni Menguntit dan sebagai perbuatan yang diikuti delik lainnya yakni Mengganggu, Melecehkan, Mencemarkan Nama Baik, juga telah di atur di dalam KUHP, UU ITE, dan RKUHP sehingga jika kedepannya terdapat kasus cyberstalking di Indonesia maka tidak akan ada kekosongan hukum.