Keberadaan Right to be Forgotten dalam Perundang-Undangan Indonesia terkait dengan keberadaan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai right to be forgotten. Kajian right to be forgotten yang terdapat dalam peraturan beberapa Negara yang salah satunya adalah Uni Eropa yang diatur dalam peraturan Regulations (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on The Protection of Natural persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Privacy Regulation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitan yuridis nomatif yakni penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat. Hasil dari penelitian ini : 1.) bahwa pengaturan mengenai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan right to be forgotten. 2.) dari berbagai undang-undang yang sudah ada di Indonesia, pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar di berbagai undang-undang, sehingga untuk menjalankan right to be forgotten sangat diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang sangat mengakomodasi perlindungan data pribadi secara keseluruhan.