Analisis yuridis terhadap perlindungan anak dalam tindak pidana perdagangan orang

Abstract

Inkonsistensi suatu peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses penegakan hukum, hak-hak tersangka, maupun perlindungan hukum korban. Salah satu contohnya, inkonsistensi mengenai usia dewasa di Indonesia. Status dewasa dapat diperoleh dengan kedewasaan murni dan kedewasaan lebih cepat. Kedua hal ini mempunyai akibat hukum yang berbeda sebab, cara mendapatkan kedewasannya juga berbeda. Adanya perbedaan ini bisa menimbulkan multi tafsir antar aparat penegak hukum. Pada prakteknya pernah ada suatu putusan di Pengadilan Negeri Sampang dimana pelaku dituntut melakukan kekerasan terhadap anak, korbannya adalah seseorang yang berusia 17 tahun dan pernah menikah. Dengan mendasarkan tuntutannya pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, jaksa menganggap korban masih anak-anak sementara hakim mengaggap bahwa pengertian anak dalam pasal tersebut harus dikecualikan terhadap anak yang pernah menikah. Sehingga pada putusannya hakim menganggap pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak. Putusan ini tentu saja merugikan kepentingan perlindungan anak terutama terhadap korban perdagangan orang. Padahal pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak punya rumusan yang sama dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi hakim dan jaksa punya interpretasi yang berbeda. Hal ini dapat merugikan kepentingan perlindungan anak terutama korban TPPO yang merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu penulisan ini akan membahas mengenai pengertian usia dewasa menurut hukum pidana dan kepastian penggunaan pasal anak terhadap korban perdagangan orang yang pernah menikah.