Abstract:
Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seringkali merasa tidak adil dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh ganti rugi yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. kita hanya terpaku pada pemenuhan tanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana apa yang sesuai namun mengabaikan korban tindak pidana terutama anak-anak. Untuk memenuhi keadilan maka pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disahkan untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan ini mengatur mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dengan membebankan kewajiban restitusi kepada pelaku tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memintakan hak restitusinya kepada pelaku korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan.
