Analisis yuridis mengenai right to be forgotten sebagai perlindungan hak privasi ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik dan peraturan hukum Uni Eropa

Abstract

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 dimuat prinsip baru yaitu right to be forgotten yang tercantum dalam Pasal 26, dimana seseorang dapat meminta informasi mengenai dirinya yang sudah tidak relevan agar dihapus oleh penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Right to be forgotten merupakan prinsip yang berasal dan berkembang di negara-negara Uni Eropa sejak tahun 1970-an dan pertama kali diaplikasikan saat seorang warga negara Spanyol yang mengajukan gugatan agar pemberitaan mengenai kepailitannya dimasa lampau dihapus karena kasus kepailitannya sudah terselesaikan sehingga pemberitaan atas dirinya menjadi tidak relevan. Right to be forgotten di Indonesia merupakan bagian dari upaya dalam melindungi reputasi seseorang akibat pemberitaan mengenai dirinya di masa lampau dan sudah tidak relevan lagi dengan keadaannya saat ini. Namun dalam Pasal 26 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 belum memberikan kriteria data yang layak diberi right to be forgotten serta mekanisme pelaksanaan di Indonesia juga belum diatur.