Abstract:
Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016
dimuat prinsip baru yaitu right to be forgotten yang tercantum dalam Pasal 26,
dimana seseorang dapat meminta informasi mengenai dirinya yang sudah tidak
relevan agar dihapus oleh penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan
pengadilan. Right to be forgotten merupakan prinsip yang berasal dan berkembang di
negara-negara Uni Eropa sejak tahun 1970-an dan pertama kali diaplikasikan saat
seorang warga negara Spanyol yang mengajukan gugatan agar pemberitaan mengenai
kepailitannya dimasa lampau dihapus karena kasus kepailitannya sudah terselesaikan
sehingga pemberitaan atas dirinya menjadi tidak relevan.
Right to be forgotten di Indonesia merupakan bagian dari upaya dalam melindungi
reputasi seseorang akibat pemberitaan mengenai dirinya di masa lampau dan sudah
tidak relevan lagi dengan keadaannya saat ini. Namun dalam Pasal 26 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 belum memberikan
kriteria data yang layak diberi right to be forgotten serta mekanisme pelaksanaan di
Indonesia juga belum diatur.
