Analisis yuridis ketepatan penggunaan nama perjanjian sewa menyewa dan keabsahan perjanjian dalam praktek penggunaan server

Abstract

Indonesia telah memasuki era modernisasi, terlihat dari perkembangan teknologi di Indonesia itu sendiri. Perkembangan Teknologi menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam bidang usaha. Bidang usaha yang muncul akibat perkembangan teknologi salah satunya adalah bisnis berbasis aplikasi, tetapi dalam praktik bisnis tersebut dibutuhkan sebuah instalasi khusus sebagai fondasinya. Instalasi khusus tersebut merupakan sebuah komputer yang memiliki spesifikasi khusus yaitu server. Server dibutuhkan karena server-lah yang menjadi jantung dalam usaha ini, yang mana server dapat menyimpan data-data yang dibutuhkan dan juga menjadi jembatan bagi user dan aplikasi yang dia gunakan. Server memerlukan perlakuan khusus, karena sebuah server haruslah aktif selama 24 jam penuh dan juga memiliki koneksi internet yang sangat cepat. Untuk memenuhi hal-hal tersebut, maka server pada umumnya diletakkan pada sebuah infrastruktur yang dinamakan data center. Data center merupakan sebuah ruangan khusus yang terdiri dari banyak server dan memiliki fasilitas pendukung khusus. Perusahaan-perusahaan pada umumnya tidak memiliki servernya sendiri, dikarenakan perlunya perlakuan khusus yang menyebabkan biaya yang mahal. Dalam praktiknya, server tersebut biasanya disediakan oleh sebuah perusahaan. Server tersebut biasanya di iklankan melalui internet. Jika ingin menggunakan server tersebut maka perlu mengisi perjanjian yang disediakan dalam media internet tersebut. Umumnya perjanjian yang disodorkan menggunakan nama “perjanjian sewa”. Dengan menggunakan nama perjanjian sewa tersebut maka otomatis mengacu pada pasal 1548 KUHPerdata yang menjelaskan tentang sewa menyewa. Fakta dalam praktiknya ada ketentuan dalam KUHPerdata yang dikesampingkan. Dengan mengesampingkan ketentuan KUHPerdata tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya tepat penggunaan nama perjanjian sewa menyewa dalam praktik penggunaan server ini ?