Tinjauan yuridis pemberian kurikulum khusus bagi penyandang tunarungu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum pendidikan khusus dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi

Abstract

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang, pendidikan dapat menjadi sarana seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pentingnya pendidikan ini juga telah disadari oleh pendiri bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dicantumkannya pendidikan sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara di dalam landasan konstitusional negara ini maka negara harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan tanpa adanya pembedaan. Hal ini juga berlaku bagi para penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna rungu. Pemerintah negara Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai cara untuk memenuhi pendidikan yang layak bagi para penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan suatu Peraturan Menteri yang mengatur kurikulum khusus bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu. Namun, dalam ketentuan tersebut dirasa masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih terdapat ketentuan-ketentuan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi pada kenyataannya.Hal ini lah yang dapat berpotensi menjadi suatu tindak diskriminasi bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu dalam mendapatkan pendidikan, yaitu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak.