Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab dari penyedia platform atas ketiadaan informasi produk yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi eletronik

Abstract

Jenis transaksi elektronik yaitu transaksi jual-beli berbasis media elektronik dengan menggunakan layanan internet atau biasa disebut e-commerce kini menjadi sarana transaksi yang semakin marak digunakan oleh para pembeli atau konsumen guna membeli barang-barang yang ingin dibelinya, dari kebutuhan primer sampai membeli kebutuhan tersier. Hal itu terjadi disebabkan banyaknya kelebihan yang ditawarkan secara langsung maupun tidak langsung dari e-commerce tersebut. Beberapa kelebihan itu meliputi kemudahan transaksi, praktisnya transaksi dilakukan, efektif dan efisien waktu dan tenaga dalam menjalankan transaksi, serta harga yang bersaing antara penjual satu dengan yang lainnya. E-commerce umumnya sama seperti transaksi jual beli konvesional, akan tetapi disini terdapat penyedia platform sebagai pemilik sarana dan aplikasi dalam melakukan jual beli tersebut. Meskipun dalam perkembangannya sudah dilakukan pengembangan sistem sehingga kini e-commerce dinilai aman oleh masyarakat banyak untuk dipergunakan sebagai sarana transaksi berjual-beli, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam transaksi jual-beli e-commerce ini. Salah satu masalah yang menjadi konsentrasi penulis dalam penelitian ini adalah permasalahan mengenai masalah informasi produk dan pertanggungjawaban penyedia platform sebagai pihak yang menyediakan sarana tersebut baik itu dalam web maupun aplikasi. Penulis melakukan penilitian ini berdasarkan peraturan yang terkait dengan masalah ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.