Menelisik satu atap judicial review di salah satu mahkamah

Abstract

Perubahan besar dalam penataan kekuasaan kehakiman pada perubahan ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan adanya dua lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan ini berdampak pada pengaturan kewenangan judicial review atau hak menguji yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang. Sedangkan mahkamah konstitusi berwewenang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan ( judicial review) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan permasalahan pada saat ini dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain dikemudian hari.dengan adanya pemisahan kewenangan judicial review ini apabila menimbulkan suatu permasalahan dan dibiarkan akan menciptakan ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan membangun hukum kedepannya dalam melaksanakan judicial review perlu adanya pernyatuan kewenangan dengan memberikannya kepada salah satu Mahkamah agar pelaksanakan judicial review dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang melandasi diri dengan negara hukum.