Abstract:
Perubahan besar dalam penataan kekuasaan kehakiman pada perubahan ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan adanya dua lembaga
peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan ini berdampak pada pengaturan
kewenangan judicial review atau hak menguji yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan
pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang.
Sedangkan mahkamah konstitusi berwewenang menguji Undang-undang terhadap
Undang-undang Dasar. Adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan ( judicial
review) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan permasalahan pada
saat ini dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain dikemudian hari.dengan adanya
pemisahan kewenangan judicial review ini apabila menimbulkan suatu permasalahan dan
dibiarkan akan menciptakan ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, dan runtuhnya
kepercayaan publik terhadap mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada dan membangun hukum kedepannya dalam melaksanakan judicial
review perlu adanya pernyatuan kewenangan dengan memberikannya kepada salah satu
Mahkamah agar pelaksanakan judicial review dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan
bangsa Indonesia yang melandasi diri dengan negara hukum.