Penggusuran ditinjau dari hukum positif Indonesia dan instrumen hukum internasional

Abstract

Penggusuran adalah hal yang marak terjadi di Indonesia, mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang menempati lahan-lahan yang tidak sah, maupun lahan-lahan yang berbahaya. Upaya pemerintah dalam melakukan praktik penggusuran di Indonesia tidak lain didasari karena pengadaan pembangunan maupun penempatan masyarakat ke tempat yang lebih layak. Namun, penggusuran di Indonesia masih marak dengan corak yang sama, yaitu ketiadaan proses musyawarah dengan warga terdampak, menggunakan jalan kekerasan, dan tidak ada kompensasi yang seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban penggusuran paksa yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak dasarnya, yaitu hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa. Berbagai instrumen hukum internasional mengatur mengenai hak-hak korban penggusuran paksa telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi-organisasi internasional lainnya, sebagaimana Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengeluarkan komentar umum mengenai penggusuran paksa dan hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang detail dan bersifat teknis yang memberikan jaminan perlindangan hak-hak korban penggusuran paksa dengan baik.