Perkembangan pengaturan bantuan kemanusiaan dalam hukum humaniter oleh Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict

Abstract

Pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan. Bantuan kemanusiaan adalah bantuan materi dan logistik kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara sampai digantikan oleh bantuan pemerintah dan lembaga lain dalam jangka panjang. Pengaturan tentang pemberian bantuan kemanusiaan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Hukum Kebiasaan Internasional, serta Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict. Dengan adanya Oxford Guidance memunculkan pertanyaan bagi penulis bagaimana status dan kekuatan hukumnya dibandingkan dengan peraturan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menyimpulkan dari penelitian, bahwa Oxford Guidance merupakan instrument penafsiran yang otoritatif dari Konvensi Jenewa 1949 dan Oxford Guidance merupakan refleksi dari Hukum Kebiasaan Internasional.