Relevansi pembuatan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana warga negara asing yang berada di Indonesia dan narapidana warga negara Indonesia yang berada di negara lain

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mudahnya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Banyaknya warga negara asing yang tinggal di negara lain memiliki kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan tindak pidana di negara tempat mereka berada. Ketika seorang warga negara asing melakukan tindak pidana di negara lain maka ia harus mengikuti proses hukum dari negara tempatnya melakukan tindak pidana. Ketika warga negara asing telah mengikuti proses persidangan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhkan pidana oleh hakim, maka ia harus menjalani sanksi pidananya sebagai narapidana. Sebagai narapidana warga negara asing yang menjalani sanksi pidananya di negara lain, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh narapidana yang bersangkutan karena adanya perbedaan bahasa, kebudayaan, kebiasaan dan sebagainya. Dengan munculnya masalah yang dihadapi oleh narapidana warga negara asing dapat menimbulkan kemungkinan tidak efektifnya pembinaan dalam penjara dan akan menyebabkan tidak berhasilnya tujuan pemidanaan dari narapidana yang bersangkutan. Agar narapidana warga negara asing dapat menjalani sanksi pidana dengan tidak adanya masalah-masalah, seperti masalah yang dihadapi ketika narapidana warga negara asing menjalani sanksi pidana di negara lain, negara dapat membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain mengenai pemindahan narapidana warga negara asing. Sehingga narapidana warga negara asing dapat menjalani sanksi pidananya di negara asalnya dan diharapkan dapat memaksimalkan pembinaan yang diterima oleh narapidana warga negara asing sehingga setelah selesai menjalani sanksi pidananya ia dapat hidup kembali dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan dibuatnya perjanjian pemindahan narapidana warga negara asing adalah tujuan kemanusiaan. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian internasional ataupun tidak adanya perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai pemindahan narapidana warga negara asing yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemindahan narapidana warga negara Indonesia yang dipidana di negara lain dan tidak dapat dilakukan pemindahan narapidana warga negara asing yang dipidana di Indonesia ke negara asalnya.