Implikasi hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gandawidjaja, Yanly
dc.contributor.author Winardiputra, Robby Jaya
dc.date.accessioned 2019-01-21T08:23:47Z
dc.date.available 2019-01-21T08:23:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other skp36599
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7322
dc.description 4238 - FH en_US
dc.description.abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi peraturan hukum terkait pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol khusus nya di kota Bandung menilik pada hierarkie hukum Indonesia pada peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 20/M-DAF/Per/4/2-14 dan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 dan tindakan hukum secara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan kesimpulan yaitu pertama, peraturan daerah berada dibawah peraturan menteri secara hierarkie sehingga peraturan daerah tidak dapat bertentangan dengan peraturan menteri, jika ada yang peraturan daerah bertentangan dengan peraturan menteri maka harus disesuaikan kembali peraturan daerah tersebut. Sehingga, peraturan menteri merupakan payung hukum dari peraturan daerah. Pada penelitian ini peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAF/Per/4/2-14 dan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 dinilai tidak saling bertentangan. Kedua, akibat hukum secara perdata pada peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 tidak tercantum. Akan tetapi tindakan hukum secara perdata yang dapat dilakukan jika terjadi lingkungan sekitar terganggu, warga sekitar dapat mengajukan gugatan class action atas keadaan yang disebabkan oleh penjualan minuman beralkohol tersebut yaitu tindakan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata. en_US
dc.publisher Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.subject Minuman Beralkohol en_US
dc.subject Peraturan Menteri en_US
dc.subject Peraturan Daerah en_US
dc.subject Hierarki Hukum Indonesia en_US
dc.subject Tanggung Jawab Hukum Perdata en_US
dc.title Implikasi hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM2011200173
dc.identifier.nidn/nidk NIDN0406037302
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account