Efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bekti, R. Ismadi Santoso
dc.contributor.author Hendriyana, Hendrikus
dc.date.accessioned 2019-01-21T07:03:17Z
dc.date.available 2019-01-21T07:03:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other skp36570
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7315
dc.description 4209 - FH en_US
dc.description.abstract Di Indonesia istilah hakim pengawas dan pengamat ini masih terbilang baru, sehingga untuk pengaturannya sendiri hanya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Sedangkan dalam RKUHAP aturannya sama dengan KUHAP hanya saja letak pasal yang mengatur berubah. Di mana tugas hakim pengawas dan pengamat ini berhubungan dengan hak-hak narapidana. Sehingga dalam penelitian ini tugas hakim pengawas dan pengamat ini di hubungkan dengan narapidana tindak pidana korupsi yang ada di LAPAS Sukamiskin Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Sehingga dalam melakukan penelitian penulis tidak hanya merujuk pada aturan-aturan yang berlaku, buku-buku, dan jurnal ilmiah terkait penelitian ini. Namun penulis juga melakukan penelitian langsung ke LAPAS Sukamiskin dan juga Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan fakta dan data mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat apakah dalam hal ini tugas yang dilakukan telah berjalan dengan efektif atau tidak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari LAPAS maupun Pengadilan Negeri, diketahui bahwa tugas yang dijalankan oleh hakim pengawas dan pengamat ini tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai pengangkatan hakim sebagai hakim pengawas dan pengamat oleh ketua pengadilan negeri. Sehingga tugas hakim pengawas ini terabaikan oleh tugas hakim itu sendiri di pengadilan. Selain itu, tidak adanya koordinasi antara hakim pengawas dan pengamat dengan kepala LAPAS akibat dari kondisi birokrasi yang cenderung egois antar lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tidak berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat ini. en_US
dc.publisher Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.subject hakim pengawas dan pengamat en_US
dc.subject efektivitas hakim pengawas en_US
dc.title Efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM2012200019
dc.identifier.nidn/nidk NIDN0402095802
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account