Problematika penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Setiap orang mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang dan harus dihargai keberadaannya. Salah satu pengaturan mengenai hak bagi setiap orang dapat di lihat di dalam Pasal 28 UUD 1945. Begitu pula narapidana mempunyai hak yang diatur tersendiri di dalam hukum pidana yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Diataranya terdapat hak pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi pada praktiknya, terdapat narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang tidak sesuai dengan kenyataan atau aturan tertulis yang berlaku seperti Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Permasalahan muncul dalam skripsi ini mengenai kriteria dan hambatan dalam penerepan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan pada besarnya vonis (pidana penjara) bagi masing-masing narapidana tindak pidana korupsi yang diberikan oleh hakim pengadilan. Dalam praktiknya dimungkinkan terjadi perbedaan penilaian atas kriteria “berkelakuan baik” bagi narapidana tindak pidana korupsi oleh para pihak yang berwenang dalam pemberian pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, disarankan agar dirumuskan ketentuan jelas mengenai berkelakuan baik dan ketentuan sanksi administratif atau sanksi pidana bagi para pihak berwenang tersebut. Hal ini penting agar perbedaan penilaian atas kriteria pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak disalahgunakan untuk “kepentingan tertentu” yang tidak sesuai peruntukannya.