Perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah suatu perjanjian pendahuluan dalam transaksi jual beli rumah yang belum tersedia bangunannya. PPJB disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh developer secara sepihak sebelum diedarkan, memberikan pilihan take it or leave it bagi konsumen sehingga memungkinkan penyalahgunaan keadaan bagi developer dalam pembuatan PPJB dengan mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam suatu PPJB melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum kepada konsumen terhadap klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam PPJB dan untuk mengetahui efektivitas keberlakuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menyusun dan menentukan isi suatu PPJB rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah upaya perlindungan bagi konsumen dalam PPJB diberikan pada saat sebelum penandatanganan PPJB, saat berjalannya PPJB dan saat munculnya sengketa setelah penandatanganan PPJB. Perlindungan yang bersifat preventif diberikan melalui Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan konsumen, pengawasan dalam pembuatan dan peredaran PPJB. Perlindungan saat berjalannya PPJB melalui Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar gugatan bagi konsumen. Upaya perlindungan ketika muncul sengketa dalam PPJB adalah gugatan melalui pengadilan atau diluar pengadilan melalui BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase sesuai dengan pilihan para pihak. Serta keberlakuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum efektif dan maksimal dalam menyusun dan menentukan suatu isi PPJB.