Abstract:
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah suatu perjanjian pendahuluan dalam
transaksi jual beli rumah yang belum tersedia bangunannya. PPJB disusun dan dibuat
terlebih dahulu oleh developer secara sepihak sebelum diedarkan, memberikan pilihan
take it or leave it bagi konsumen sehingga memungkinkan penyalahgunaan keadaan
bagi developer dalam pembuatan PPJB dengan mencantumkan klausula baku yang
mengandung klausula eksonerasi. Pencantuman klausula baku yang mengandung
klausula eksonerasi dalam suatu PPJB melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya
perlindungan hukum kepada konsumen terhadap klausula baku yang mengandung
klausula eksonerasi dalam PPJB dan untuk mengetahui efektivitas keberlakuan Pasal
18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menyusun dan menentukan isi
suatu PPJB rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah upaya perlindungan bagi konsumen
dalam PPJB diberikan pada saat sebelum penandatanganan PPJB, saat berjalannya
PPJB dan saat munculnya sengketa setelah penandatanganan PPJB. Perlindungan
yang bersifat preventif diberikan melalui Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan
konsumen, pengawasan dalam pembuatan dan peredaran PPJB. Perlindungan saat
berjalannya PPJB melalui Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai
dasar gugatan bagi konsumen. Upaya perlindungan ketika muncul sengketa dalam
PPJB adalah gugatan melalui pengadilan atau diluar pengadilan melalui BPSK dengan
cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase sesuai dengan pilihan para pihak. Serta
keberlakuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum efektif dan
maksimal dalam menyusun dan menentukan suatu isi PPJB.
