Kontradiksi substansi antara Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

Abstract

Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia telah muncul sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan mengenai Yayasan. Sebelum adanya Peraturan mengenai Yayasan, Yayasan di akui sebagai badan hukum berdasarkan kebiasaan dan Yurisprudensi. Setelah Peraturan mengenai Yayasan berlaku maka Yayasan harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Yayasan. Yayasan yang telah melakukan kegiatan hukum harus melakukan penyesuaian anggaran dasar. Terhadap pengaturan mengenai anggaran dasar di atur dalam Undang-Undang Yayasan dan juga Peraturan Pemerintahnya. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan sebagai pelaksana Undang-Undang Yayasan telah sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengenai sanksi apabila suatu Yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Akibatnya adalah penerapan sanksi tersebut tidak konsisten, ada yang menggunakan sanksi dalam Undang-Undang tentang Yayasan dan ada juga menggunakan sanksi dalam Peraturan Pemerintahnya.