Tanggung jawab dan upaya pemerintah terhadap kesejahteraan petani kedelai terkait dengan impor kedelai

Abstract

Ketersediaan kedelai di Indonesia saat ini dipenuhi oleh produksi kedelai impor dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, Tiongkok, Singapura, dan negara lainnya. Keadaan ini menyebabkan Indonesia ketergantungan untuk melakukan kegiatan impor kedelai sehingga harga kedelai di pasaran menjadi tinggi, yang mengakibatkan petani kedelai Indonesia enggan untuk menanam kedelai. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani yang tidak dapat bersaing dengan adanya kedelai impor. Dampak dari tingginya harga kedelai menyebabkan masyarakat ekonomi kelas bawah tidak dapat mengonsumsi makanan olahan kedelai sehingga kebutuhan gizi harian tidak dapat terpenuhi terutama protein nabati yang mengakibatkan sekelompok masyarakat mengalami keadaan wasting dan stunting. Pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi diperlukan kemandirian pangan bukan hanya ketahanan pangan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang meninjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan bantuan dari data yang berada pada kenyataannya untuk melihat apakah peraturan berjalan beriringan dengan kenyataannya. Dalam penulisan ini bertujuan untuk meninjau upaya hukum pemerintah untuk menanggulangi kebutuhan kedelai nasional khususnya dalam rangka kemandirian pangan kedelai di Indonesia, dan melihat jaminan pemerintah terkait harga beli kedelai dari petani kedelai di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pemerintah telah memberikan upaya hukum untuk membatasi kegiatan impor tetapi tidak terlihat upaya hukum dalam menciptakan kemandirian pangan khususnya kedelai. Peraturan terkait jaminan harga beli kedelai dari petani juga sudah dicabut sehingga perlu dibuatnya regulasi tentang hal ini.