Browsing Law by Subject "Mahkamah Konstitusi"

Now showing items 1-4 of 4

Batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review yang bermakna ultra petita dan ultra vires dikaitkan dengan konsep hukum progresif

Pricillia, Stacia Febby (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Mahkamah Konstitusi seringkali melakukan rule breaking yang terwujud dengan adanya putusan judicial review yang bermakna ultra petita dan ultra vires. Dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, ...
Penjaminan hukum hak konstitusional warga negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang

Sitohang, Monica Safira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hak konstitusional warga negara merupakan salah satu materi muatan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi di Indonesia. Namun, pengaturan hak-hak konstitusional warga ...
Pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pramesty, Nadya Nisyara (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kewenangan pengujian ...
Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Purba, Mellisa Rolys (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memutuskan untuk menaikkan batas usia kawin terhadap anak perempuan yang semula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah 16 (enam belas) tahun ...

Now showing items 1-4 of 4

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Subject "Mahkamah Konstitusi"

Browsing Law by Subject "Mahkamah Konstitusi"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account