Prinsip syariah dalam pengaturan penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia

Abstract

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah, serta pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah. Peraturan tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah sebelum dan setelah pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah dan prinsip syariah dalam kegiatan muamalah. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah diketahui bahwa 1) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pada dasarnya telah mengatur secara rinci terkait berbagai aspek yang perlu dipenuhi oleh pengusaha hotel yang hendak mendalilkan usahanya sebagai hotel syariah; 2) Peraturan perundang-undangan yang dapat dirujuk setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tidak secara spesifik mengatur terkait pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, serta tidak secara utuh menjamin pelaksanaan prinsip syariah.