Analisis yuridis mengenai pengaturan syarat kompetensi kerja dalam rekruitasi calon penerima kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan beberapa peraturan daerah di Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis harmonisasi terhadap ketentuan syarat kompetensi kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berlaku, diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Proses penyelarasan/harmonisasi ini perlu dilakukan dalam sistem hukum nasional, karena banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi tidak harmonis antara peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini akan menganalisis mengenai ketidakselarasan peraturan yang mengatur mengenai syarat kompetensi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah lainnya sehingga memunculkan inharmonisasi. Akibatnya, perlu dilakukan analisis keberlakuan dari ketentuan yang tidak selaras satu sama lain, dan menganalisis upaya agar peraturan-peraturan yang menentukan syarat kompetensi kerja kerja dapat diatur sebagai sistem hukum yang harmonis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dimana peneliti akan melakukan pemeriksaan dan mempelajari peraturan yang berlaku khususnya mengenai syarat kompetensi kerja kerja dan konsep yang terkait dengan kompetensi kerja pekerja serta kesempatan dalam bekerja Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan tentang beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi inharmonisasi dalam mengatur syarat kompetensi kerja, baik dari aspek lembaga pembentuk, pejabat pemangku jabatan dan aspek intervensi dari pihak pembentuk peraturan. Upaya penyelarasan agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling bertentangan antar peraturan dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum hierarki perundang-undangan.