Tinjauan keberadaan ancaman sanksi pidana mati dan pidana kerja sosial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sudah sering terjadi di negara Indonesia, mulau dari masa pemerintahan Orde Lama sampai pada masa kini di era Reformasi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa/extraordinary crime di Indonesia sebab tindak pidana korupsi dianggap telah terjadi secara meluas dan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan dan perekonomian negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara ‘luar biasa’, melalui upaya-upaya dalam bidang hukum dan bidang di luar hukum. Sanksi pidana mati dan pidana kerja sosial adalah beberapa sanksi yang disarankan untuk dijatuhkan kepada koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang menuntut agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati dapat menimbulkan efek deterrence dan mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia; pidana kerja sosial juga dinilai dapat menjadi sarana bagi koruptor untuk memperbaiki kerusakan di masyarakat akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Penulisan hukum ini akan membahahas alasan-alasan mengapa sanksi pidana mati dan pidana kerja sosial tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang menekankan objek penelitian adalah norma/aturan hukum yang mengatur mengenai korupsi. Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterprestasikan sesuai dengan data yang ada, yang akhirnya diambil suatu kesimpulan.