Tinjauan yuridis terhadap perusahaan live streaming yang tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dalam perjanjian Official Host dikaitkan dengan Pasal 21 UU PPh

Abstract

Penelitian ini menganalisis klausul perjanjian kerjasama antara perusahaan live streaming dengan official host yang bertentangan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan berdasarkan UU PPh dan dikaji dengan berbagai referensi lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan. Penelitian ini juga dilengkapi wawancara dengan DJP dan official host untuk membantu menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi berdasarkan data riil yang ada. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa terdapat suatu kewajiban dalam UU PPh tentang pemotongan pajak atas penghasilan. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan live streaming dengan official host melanggar peranturan perundang-undangan, akan mengakibatkan dampak signifikan terhadap pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang melibatkan para Wajib Pajak dan akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.