Abstract:
Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Penelitian ini juga menganalisis mengenai masyarakat Diaspora Indonesia di Luar Negeri, serta menganalisis manfaat KMILN bagi Diaspora Indonesia di Luar Negeri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Diaspora Indonesia di Luar Negeri.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris dalam penulisan ini adalah implementasi ketentuan hukum normatif Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Said Zaidansyah Wakil Presiden 1 (Wakil Ketua) Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), dengan begitu akan dapat diketahui apakah KMILN sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Diaspora Indonesia luar Negeri.
Hasil yang diperoleh penelitian ini bahwa KMILN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri saat ini masih sebatas kartu Identitas. Terjadi regulasi yang saling tumpang tindih dari fasilitas/kemudahan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 dengan peraturan terdahulu. KMILN tidak sesuai harapan dan kebutuhan Diaspora Indonesia di Luar Negeri, belum ada Manfaat Konkret dari KMILN. Maka, diperlukan pemetaan kebutuhan Diaspora Indonesia di Luar Negeri yang baik oleh Diaspora bersama dengan Pemerintah dan diperlukan harmonisasi hukum agar tercapai kepastian hukum.
