Pengaturan Pajak Penghasilan berupa hasil dari penjualan barang bekas sebagai benda bergerak berbasis online dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Abstract

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya negara Indonesia, mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sektor perdagangan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Pada zaman sekarang telah banyak pebisnis yang menjual barangnya secara online, baik dari penjualan barang baru maupun barang bekas. Pebisnis online wajib dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan dari hasil bisnisnya yang dilakukan secara online. Dalam penyelenggaraan kegiatan jual beli barang bekas milik pribadi tentunya diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengklasifikasian hasil dari penjualan barang bekas pribadi dengan konteks benda bergerak yang pernah dipakai oleh seseorang sebagai objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, serta wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai data pendukung yang bertujuan untuk melihat pandangan dan penanganan kendala yang dilakukan, agar dalam pelaksanaannya tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.